Skip to main content

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Semarang akan melaksanakan Pelelangan Umum
dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi secara elektronik sebagai
berikut:

selengkapnya

PERTEMUAN DHARMAYUKTI KARINI SE-JATENG DAN DIY

 

Semarang, Kamis, 23 Juni 2011

Ketua Dharmayukti  Karini   Pusat, Ibu Harifin A. Tumpa, SH., MH.  memberikan   sambutan  pada acara pertemuan Dharmayukti Karini Se-Jateng dan DIY, setelah sambutan dari Ketua Dharmayukti Karini Daerah Jateng dan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Pelindung. Dalam acara yang berlangsung di Gedung Rimba Graha Semarang tersebut, beliau berpesan agar para anggota  Dharmayukti  Karini  bersedia mengikuti  kemana pun  suami bertugas. Karena tujuan utama dari organisasi Dharmayukti  adalah  untuk  memberikan  arahan bagaimana menjadi seorang istri yang baik sehingga dapat mendukung tugas-tugas suami.

 

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa pengurus Dharmayukti Karini pusat yang akan memberikan arahan yang tepat mengenai kebijakan-kebijakan dan pengelolaan organisasi, sistem pelaporan kegiatan, sistem administrasi ,dll. Acara diakhiri dengan Lomba Peragaan Busana dan Bazar.

 

                                -------By, Febri--------

Facebook Palsu

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 043/Bua.6/07/II/2011 tentang Pemberitahuan,yang ditujukan kepada Yth : Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama serta Warga Peradilan di Seluruh Indonesia.

Berikut ini kami sampaikan lampirannya perihal tersebut diatas.(Ind/Irn)

EVALUASI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2010

Berikut kami sampaikan Daftar Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV tahun 2010 (Aplikasi PP No.39 Tahun 2006)

NO

SUDAH MENGIRIMKAN

TEPAT WAKTU

KETERANGAN

PN YANG BELUM MENGIRIMKAN

KETERANGAN

1

PN.PURWODADI

 

PN.SEMARANG

 

2

PN.SURAKARTA

 

PN DEMAK

 

3

PN.SUKOHARJO

 

PN.SALATIGA

 

4

PN.SRAGEN

 

PN.UNGARAN

 

5

PN.MAGELANG

 

PN.MUNGKID

 

6

PN.TEMANGGUNG

 

PN.BANYUMAS

 

7

PN.PURWOREJO

 

8

PN.PATI

 

PN.PURWOKERTO

9

PN.JEPARA

 

PN.WONOSOBO

 

10

PN.REMBANG

 

 

 

11

PN.BLORA

 

 

 

12

PN.PEKALONGAN

  

 

13

PN.BATANG

 

 

 

14

PN.SLAWI

 

 

 

15

PN.BREBES

 

 

 

16

PN.TEGAL

 

 

 

17

PN.BANJARNEGARA

 

 

 

18

PN.BOYOLALI

 

 

 

19

PN.KLATEN

Tidak dapat di upload ke form B

 

 

20

PN.KENDAL

 

 

 

21

PN.PEMALANG

 

 

 

22

PN.CILACAP

 

 

 

23

PN.PURBALINGGA

 

 

 

 

  24

PN.KARANGANYAR

    
  25

PN.KEBUMEN

    
  26PN.WONOGIRITidak dapat di upload ke form B   
  27PN.KUDUS    

 

Bagi Pengadilan Negeri yang belum mengirimkan , dimohon dengan hormat untuk segera mengirimkan.

RAPAT KOORDINASI PENEGAK HUKUM SE JAWA TENGAH DALAM RANGKA OPERASIONALISASI PENGADILAN TIPIKOR

Semarang, 12 Januari 2010.

Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Semarang, Rapat koordinasi dihadiri Ketua PT Jawa Tengah DR.H.Sarehwiyono M.,SH.,MH. , Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Edward Aritonang, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Widyopramono, Ketua Pengadilan Tipikor Agus Soebroto, dan Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Jawa Tengah Chairudin Idrus.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai permasalahan yang menyangkut operasionalisasi teknis Pengadilan TIPIKOR Semarang yang baru diresmikan tanggal 17 Desember lalu oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Surabaya. Dalam pelaksanannya masih banyak hal-hal teknis yang belum tersentuh oleh Undang-Undang TIPIKOR seperti misalnya yang diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah Widyopramono mengatakan, setiap kasus korupsi baik yang disidik kepolisian maupun kejaksaan di Jateng akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Karena itu terdapat kendala terkait anggaran transportasi dan akomodasi. Oleh karena itulah dalam rapat tersebut menyepakati semacam SOP (Keputusan Bersama) terkait permasalahan pengoperasionalan Pengadilan TIPIKOR Semarang.

Kapolda Edward Aritonang menyambut baik rapat koordinasi yang diprakarsai oleh Ketua PT Semarang tersebut, dan rencananya rapat koordinasi semacam itu akan diadakan secara berkala 2 bulan sekali. Pada bulan Maret mendatang giliran Kapolda Jawa Tengah  yang menjadi tuan rumah.