Skip to main content

PENDAFTARAN CPNS Mahkamah Agung RI 2012

 
Mahkamah Agung Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III/a untuk diangkat sebagai Panitera Pengganti dan Jurusita.
Formasi Jabatan
Calon Panitera Pengganti (CPP)
1.Calon Panitera Pengganti (CPP) Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 Lulusan Sarjana (S-1) Fakultas Hukum
2.Calon Panitera Pengganti (CPP) Peradilan Agama
 Lulusan Sarjana (S-1)  Fakultas Syari’ah atau Fakultas Hukum yang menguasai Hukum Islam (Ahwal Syakhshyiah, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Jinayah Siyasah, Mualamah, Ilmu Hukum)
  
Calon Jurusita (CJS)
1.Calon Jurusita (CJS) Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 Lulusan Sarjana (S-1) Fakultas Hukum
2.Calon Jurusita (CJS) Peradilan Agama
 Lulusan Sarjana (S-1)  Fakultas Syari’ah atau Fakultas Hukum yang menguasai Hukum Islam (Ahwal Syakhshyiah, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Jinayah Siyasah, Mualamah, Ilmu Hukum)
 
Syarat dan Ketentuan
1.Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
3.Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4.Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain.
5.Tidak bersuami/beristrikan seorang yang berkewarganegaraan asing atau tanpa kewarganegaraan.
6.Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak bisa mengajukan usul mutasi/pindah sebelum memiliki masa kerja 5 (lima) tahun.
7.Index Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol).
8.Usia pada saat pendaftaran maksimal 35 tahun per 31 Desember 2012 (lahir setelah 31 Desember 1977)

 

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.cpnsonline.mahkamahagung.go.id

PERINGATAN HUT IKAHI KE-59

     

Dalam rangka memperingati HUT IKAHI ke-59 Pengurus Daerah IKAHI Jawa Tengah mengadakan kegiatan antara lain:

- Pertandingan Persahabatan Tenis Lapangan antar karesidenan se Jateng, tanggal 26-27 Mei 2012. Keluar sebagai Juara :

     Juara 1   : Karesidnenan PAti

     Juara II  : Karesidenan Kedu

     Juara III : Karesidenan Surakarta

- Seminar Sehari disampaikan Ketua Daerah IKAHI Jawa Tengah, Ibu Elsa Mutiara Napitupulu, SH., tanggal 28 Mei 2012 dengan tema :

   Peran IKAHI dalam meningkatkan Profesionalisme Hakim  menuju Peradilan yang Agung diikuti oleh Ketua Cabang dan 2 orang

   anggota IKAHI se Jateng.    ( Galeri Photo )

KONSOLIDASI DAN ASISTENSI SISTEM AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2011 EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE-JAWA TENGAH

 

Hotel Patra Jasa Semarang, 5 Maret 2012

Ketua Pengadilan Tinggi Semarang H.Suwardi, SH. membuka acara Konsolidasi dan Asistensi SAKIP Tahun Anggaran 2011 dihadapan para peserta dari empat lingkungan peradilan di Jawa Tengah, yaitu Peradilan umum, Agama, TUN, dan Militer. Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang, dan Panitera/Sekretaris PTA Semarang.

Dalam pidatonya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran diri masing-masing mengenai pekerjaan, juga agar tidak malu untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti. Intinya adalah saling berkomunikasi satu sama lain untuk memcahkan kebuntuan-kebuntuan yang dihadapi ketika menyelesaikan pekerjaan di kantor.

CAPAIAN MAHKAMAH AGUNG DI TAHUN 2011

JAKARTA – HUMAS, Menengok setahun terakhir kiprah perjalanan pembaruan, boleh dikatakan cukup banyak terobosan dalam upaya mewujudkan agenda visi dan misi badan peradilan berhasil dilahirkan, dan hampir semuanya adalah bekal untuk mewujudkan agenda cetak biru Mahkamah Agung 2010 – 2035. “Reformasi Birokrasi telah berjalan dengan baik di MA. Yang perlu dipahami oleh para pihak bahwa Reformasi Birokrasi di MA berbeda dengan di instansi lainnya. Pertama, secara tugas pokok dan fungsinya MA sudah berbeda dengan tugas pokok para instansi pada umumnya. Untuk itu seharusnya tolak ukur yang digunaan berbeda dengan tolak ukur reformasi birokrasi di kementerian.” ungkap Ketua MA, Harifin A Tumpa.

Capaian Mahkamah Agung tahun 2011 disampaikan dalam Sidang Pleno Laporan yang dipimpin langsung oleh Ketua MA, DR.Harifin A Tumpa, SH., MH pada Selasa, 28 Februari 2012 pukul 10.00 WIB. Di hari yang sama juga, Mahkamah Agung menyelenggarakan Pameran yang bertajuk Kampung Hukum. Pameran yang diikuti oleh 12 instansi di bidang hukum juga diisi oleh talk show dan sosialisasi berbagai peraturan hukum.

Tahun 2011 mencatat berbagai apresiasi positif diberikan oleh masyarakat dan lembaga negara lainterhadap upaya serius Mahkamah Agung RI dalam melakukan pembaruan dan perubahan. Pada September 2011 Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga publik nomor 6 yang paling baik dalam memberikan keterbukaan informasi melalui situs webnya, dari total 82 lembaga publik yang dimonitorsepanjang 2010-2011.

Selain itu survey integritas Komisi Pemberantasan Korupsi yang dirilis pada November 2011 terhadap 89 instansi yang melibatkan 15,540 responden pada total 507 jenis layanan juga menempatkan lembaga peradilan pada posisi yang cukup membanggakan. Secara umum Mahkamah Agung RI berada pada peringkat Indeks Integritas Nasional (IIN) tertinggi ke-3 dari Integritas 7 instansi vertikal.Dari sisi jenis layanan, Peradilan Umum dan pelayanan sidang tilang didapuk pada posisi ke-6 dan ke-8dari total 43 jenis pelayanan disurvei oleh KPK yang diberikan oleh unit layanan pada instansi vertikal pemerintah.

Dalam sektor tata kelola keuangan, tahun 2011 Mahkamah Agung RI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini merupakan hasil penilaian pada tahun 2010, dimana sebelumnya sejak tahun 2006 Mahkamah Agung RI mendapat opini Disclaimer. Hal ini tidak lepas dari ikhtiar dan komitmen Mahkamah Agung RI serta seluruh jajaran empat lingkungan peradilan di bawahnya untuk terus mendorong percepatan langkah pembaruan ke arah yang positif.”Diperlukan ketegasan dalam melakukan manajemen keuangan dengan baik. Saya sangat gemas dengan hasil penilaian dari BPK kepada MA yang lebih banyak disclaimer. Saya bertekad untuk meningkatkan penilaian keuangan ini, maka saya tantang sekretaris pada waktu itu untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak mampu silahkan mengundurkan diri!”. Terbukti ketegasan itu membawa dukungan dari semua pihak untu berusaha dan hasilnya MA mendapat penilaian di Wajar Dengan Pengecualian di tahun 2011.

Adapun beberapa langkah penting dalam hal capaian kinerja dan pembaruan peradilan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Penanganan Perkara
Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama memutus dan mengadili Mahkamah Agung sepanjang tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan, terlepas dari turunnya jumlah perkara yang diputus secara keseluruhan,tingkat clearance rate yang berhasil dicatat sepanjang tahun 2011 mencapai 117,19%. Dari 12.990 perkara yang masuk, Mahkamah Agung berhasil mengirim kembali 15.223 perkara ke pengadilan pengaju.Catatan ini sangat baik, karena berarti tumpukan perkara di Mahkamah Agung terus berkurang.

Terkait dengan perkara yang menarik perhatian publik, khususnya perkara pidana khusus, dalam hal ini perkara tindak pidana korupsi, sepanjang tahun 2011 maka catatan yang ada, adalah 1.705 perkara yang mayoritas (92,09%) dari jumlah tersebut berujung pada amar penghukuman terhadap terdakwa.

2. Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI
Pada 19 September 2011, Ketua Mahkamah Agung menandatangani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, yang kemudian diikuti dengan SK KMA Nomor: 143/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, SK KMA Nomor: 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya diikuti dengan SK KMA Nomor: 162/KMA/SK/X/2011 tentang Pemberian Nama Tim Pada Kamar-Kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Akses terhadap Keadilan
a. Akses terhadap Putusan Pengadilan
Awal tahun 2011, situs putusan Mahkamah Agung RI hanya memuat 23.000 putusan Kasasi/PK, setelah beroperasi sejak tahun 2007.Namun pada akhir tahun 2011, total putusan yang sudah tersedia dan dapat diunduh oleh publik telah berlipat lebih dari 6 kali dan telah melampaui jumlah 150.000-an putusan.Koleksi putusan tidak lagi terbatas pada putusan Kasasi/PK Mahkamah Agung saja, namun seluruh putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan. Setahunnya badan peradilan memutus sekitar 300,000 putusan dan lebih dari 3 juta putusan perkara ringan.


b. Keterbukaan Informasi
Mahkamah Agung terus melanjutkan upayanya untuk mendorong dan memantapkan komitmennya terhadap peradilan yang lebih transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya menciptakan akses terhadap keadilan. “Transparansi di pengadilan membawa efek yang positif bagi aparat peradilan. Aparat peradilan akan lebih berhati- hati dalam berprilaku. Instansi yang transparan tentunya mengizinkan publik untuk mengawasi, disinilah bagi saya sisi positifnya karena para aparat peradilan diawasi langsung oleh publik” ujar Harifin lagi.

Sebagai konsekuensi dari mulai berlaku secara efektif Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010, maka Mahkamah Agung mengambil dua langkah strategis. Pertama melakukan penyempurnaan terhadap SK KMA Nomor: 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan melalui SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan serta menyusun Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan. Diharapkan dengan adanya SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 ini maka koordinasi pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan publik bisa lebih dioptimalkan.

c. Pelayanan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan Marginal
Pada tahun 2011 akses masyarakat miskin dan marginal terus difasilitasi oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu program prioritas Mahkamah Agung dan juga prioritas negara. Dibawah payung SEMA Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum. saat ini terdapat 61 lembaga dengan 220 petugas yang bertindak sebagai pemberi jasa bantuan hukum di lingkungan peradilan agama.
4. Pengawasan Internal dan Penegakan Kehormatan Perilaku
Sepanjang tahun 2011, Mahkamah Agung terus melakukan proses rutin pengawasan internal, sekaligus secara berkelanjutan mencari cara untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan untuk terus menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sepanjang tahun 2011, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menerima total pengaduan sejumlah 3.232 pengaduan, dengan perincian, 2.833 merupakan pengaduan masyarakat, 258 merupakan pengaduan institusi, dan 141 masuk melalui pengaduan online.

Padatahun 2011, tercatat 43 aparatur peradilan telah dikenakan hukuman disiplin berat, diikuti 22 aparat yang dijatuhi hukuman sedang, 62 orang aparatur peradilan yang dikenakan hukuman disiplin ringan, dan 3 orang dari peradilan militer, dengan perincian 2 orang teguran dan 1 orang penahanan ringan. Dari total 130 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi, tercatat mayoritas 38% diantaranya adalah hakim, disusul oleh staf pengadilan sebesar 19,6% dan Panitera Pengganti sebesar 11,8%. Sementara itu dari sisi jenis pelanggaran, maka pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran peraturan disiplin sebanyak 53,85% yang disusul oleh unprofessional conduct sebanyak 20,77% dan pelanggaran kode etik sebanyak 13,85%.

“MA menitikberatkan pada pengawasan internal. Belajar dari pengawasan selama 3 tahun, saya menilai pengawasan berjalan efektif dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding”. Maka, sejak tahun 2007 saya menginstruksikan untuk memberikan anggaran pembinaan kepada Pengadilan Tingkat Banding.

Kedua Tim tersebut berperan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dan komunikasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sekaligus mendorong penyelesaian agenda-agenda kunci penyusunan dan implementasi petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan isu Pemeriksaan Bersama, Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Penyempuranaan Petunjuk Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Sistem Rekrutmen Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI, Peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim. (www.mahkamahagung.go.id)

KUNJUNGAN KOMISI III DPR RI PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN SE-WILAYAH JAWA TENGAH

SEMARANG-HUMAS. Meskipun malam telah tiba, Selasa 20 Desember 2011, tepat pada pukul 20.30 WIB semangat Komisi III DPR RI beserta rombongan dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah tidak surut dalam rasa lelah untuk hadir dalam acara Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se-wilayah Jawa Tengah dalam rangka Reses Masa Persidangan II tahun sidang 2011-2012, yang bertempat di Pengadilan Tinggi Semarang.

Rapat Kerja Komisi III DPR RI di Semarang dipimpin oleh Bapak. Ir. Tjatur Sapto Edy, MT beserta 13 (tiga belas) anggota Tim, yang terdiri dari :
- Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LLM
- Dr. H. Subyakto, SH., MH., MM
- Saan Mustofa
- H. Nudirman Munir, SH
- Dr. Deding Ishak, SH., MM
- Bambang Soesatyo, SE., MBA
- I Gusti Ketut Adhipura, SH
- Drs. M. Nurdin, MM
- KH. Bukhori Yusuf, Lc., MA
- Taslim, S.Si
- Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri
- Bachrudin Nasori, S.Si., MM
- Martin Hutabarat

Antusiasme Komisi III DPR RI beserta rombongan, kali ini menekankan pada 3 (tiga) fungsi di Peradilan, yaitu :
- Legislassi ;
- Penganggaran/Budgetting ;
- dan, Pengawasan.

Dalam kesempatan kali ini, Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Bapak. Dr. Sareh Wiyono, SH., MH menyampaikan paparannya, salah satunya yaitu dalam menyelesaikan tahap-tahap UU Perlindungan Anak, kaitannya guna menunjang UU yang sudah ada dalam Mahkamah Agung RI, yang mana hal tersebut akan dibahas pada Revisi KUHAP & KUHP. Dalam sesi yang sama, KPT Semarang juga menyampaikan masalah Penganggaran, erat kaitannya dengan adanya masalah yang sangat krusial, yaitu :
- Renovasi rumah dinas, Pembangunan serta Rehabilitasi pada setiap Pengadilan Negeri;
- dan Remunerasi 100%.

Hal ini dikarenakan, rumah dinas pada wilayah pengadilan umum sangat minim sekali karena perawatan untuk rumah dinas tersebut 1 tahun hanya 5 Juta untuk 12 Rumah dinas. Kemudian untuk biaya pengamanan bila ada unjuk rasa sangat kurang sekali dimana dalam dipa biaya yang dianggarkan 1 tahun hanya 5 Juta, padahal unjuk rasa tersebut tidak hanya 1 kali, dimana dalam 1 kali unjuk rasa biaya yang didapat sebesar 900.000 masih sangat minim untuk membayar pengamanan saja kurang.

Dan dilihat dari sudut pandang pengawasan, Pengadilan Tinggi terhadap PN diwilayah lingkungan PT Jawa Tengah dilakukan 3 bulan sekali oleh Hakim Tinggi Pengawas yang ditunjuk oleh KPT.

Dalam kesempatan kedua, KPTA Semarang Bapak. Drs. H. Chatib Rasyid, SH., MH menyampaikan paparannya yaitu mengenai masalah perceraian, beliau mengatakan bahwa pemicu utama timbulnya perceraian adalah adanya poligami.

Sedangkan dari KPTUN Semarang, H. Eddy Nurjono,SH menyampaikan persoalan eksekusi agar dipercepat dalam prolegnas mengenai Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan penambahan anggaran untuk biaya perawatan rumah dinas.

Kadilmil II-10 Semarang, Letkol chk. Haryadi Eko.P,SH menyampaikan masalah anggaran tahun 2011 yang terserap sebesar 97,5% karena di Pengadilan Militer masih ada beberapa mata anggaran yang tidak bisa digunakan dan masih menggunakan anggaran dari Mabes TNI Babinkum.

Pada kesempatan terakhir, Ketua Komisi III DPR RI menutup acara dengan menyampaikan kesimpulannya, yaitu :
- Bahwa masalah penyelesaian anggaran untuk Pengadilan, akan segera ditindaklanjuti ;
- dan, lebih menekankan lagi dalam hal pengawasan Fit and Proper Test Pencalonan Hakim Agung (yang selama ini takut untuk memutus perkara yang berhubungan dengan publik). (Ind/Rv/Ey)