Skip to main content

PERINGATAN NUZULUL QUR'AN

Dalam rangka memperingati Nusulul Quran  takmir majid Pengadilan Tinggi Semarang mengadakan acara pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 bertempat di masjid jimahila Pengadilan Tinggi Semarang di mana acara dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi semarang (Dr H. Muh Daming sunusi ,SH,MHum ) dalam kesempatan ini Ketua Pengadilan Tinggi Semarang mengucapkan terimakasih  kepada segenap panitia yang telah melaksankan acara ini terlaksana  dengan baik  semoga amal  ibadah kita di bulan suci Ramadan di terima oleh allah swt.

Dalam Acara ini  di pandu oleh ustadz Muhammad Dari Wisata Hati  dengan Tema Tentang Nuzulul Quran  yakni Membaca alquran , soholat trawih sohodaqoh ,terutama 10 hari terakhir  dimana terdapat hari yang istimewa yaitu adanya lailatiul qodar (malam ketetapan) adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang dalam Al Qur'an digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Dan juga diperingati sebagai malam diturunkannya Al Qur'an. Deskripsi tentang keistimewaan malam ini dapat dijumpai pada Surat Al-Qadar, surat ke-97 dalam Al Qur'an bulan seribu bulan  bulan remodahan ini semua amal kita .Setelah acara dilanjutkan dengan buka bersama.

RAPAT KETUA PENGADILAN TINGGI DENGAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Dalam rapat ini Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (Dr. H Muh Daming Sunusi, SH, M Hum )  meminta masukan data perkara dan penyerapan anggaran Dipa 01 dan Dipa 03 serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

            Ketua Pengadilan Tinggi Semarang  meminta kepada Para Panmud Pidana, Panmud Tipikor agar Perkara Banding yang berkas perkaranya belum dikirim dari Pengadilan Negeri pengaju ke Pengadilan Tinggi  agar dimonitor juga sampai masa penahanan Pengadilan Tinggi  sudah habis tapi berkas perkara belum diterima di Pengadilan Tinggi Semarang  sebelum berakhir masa penahanan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHAP supaya disurati Ketua Pengadilan Negeri agar segera mengirimkan berkas perkara banding.

            Khusus untuk perkara Perdata, pengeluaran biaya materai adalah pada saat perkara putus. Terhadap Putusan perkara yang sudah diminutasi supaya dimasukkan di direktori Putusan secara konsistan. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang minta kepada Panmud Pidana, Panmud Tipikor, Panmud Perdata terhadap perkara-perkara yang sudah beredar menjelang 3 (tiga) bulan tapi belum putus supaya dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Semarang  guna diambil langkah-langkah agar perkara bisa putus sebelum lewat 3 (tiga) bulan.

RAPAT KETUA PENGADILAN TINGGI DAN PARA HAKIM TINGGI

Dalam rapat ini Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (Dr.H Muh.Daming Sunusi,SH,M .Hum)  mengecek perkara yang di sidangkan oleh Hakim Tinggi berdasarkan laporan kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor.

Dari hasil pengecekan penyelesaian perkara tersebut ternyata masih ada Perkara yang lewat 3 (Tiga) bulan belum putus karena itu Ketua Pengadilan Tinggi Semarang meminta pertanggung jawaban dari para Hakim Tinggi yang belum menyelesaikan perkara yang dimaksud ,

Dalam rapat tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Semarang meminta dengan tegas kepada para Hakim Tinggi agar dalam rapat bulanan yang akan datang tidak ada lagi perkara yang tidak putus dalam tenggang waktu paling lama 3 ( tiga) bulan  dalam rapat tersebut , Ketua Pengadilan Tinggi Mengingatkan kepada Hakim Tinggi agar kualitas putusan tetap dijaga dan mendapat perhatian yang serius .

RAPAT KOORDINASI PIMPINAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG DENGAN PARA HAKIM TINGGI, KETUA PENGADILAN NEGERI DAN PANITERA SEKRETARIS SE-JAWA TENGAH SERTA PARA PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN TINGGI SEMARANG

 

Rapat koordinasi dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, dihadiri oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris Se-Jawa Tengah dan dibuka pada pukul 09.30 WIB oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.

Dalam Rapat koordinasi tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi dalam pembinaannya menyampaikan beberapa hal :

  1. UU No. 42 TAhun 2008 tentang Pemilu Presiden/Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 yang akan dating agar tiap tiap tim memastikan Ketua dan para Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu Presiden/Wakil Presiden dalam tenggang 7 ( tujuh ) hari sejak pelimpahan berkas perkara
  2. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak yang akan segera berlaku tanggal 30 Juli 2014 dalam hubungan pemberlakuan UU No.11 Tahun 2012, agar para Ketua Pengadilan Negeri siap dan memastikan tersedianya Hakim Anak. Adapun Hukum Acara yang digunakan dalam perkara anak adalah KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012.

  3. SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara untuk tingkat 1 (pertama), 5 (lima) bulan dan  tingkat banding 3 (tiga) bulan, saya minta kepada para Ketua Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang untuk memantau terus perkembangan penyelesaian perkara agar penyelesainnya tidak melebihi 5 bulan

  4. Pengisian CTS 2 secara konsisten sejalan dengan tahapan persidangan

  5. Sejalan dengan tenggang waktu penyelesaian perkara tingkat banding (3 bulan) saya minta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri agar mengirimkan  3 eksemplar Putusan sehingga tingkat banding  dapat membaca bersama-sama

  6. Dalam hal menerima  Putusan Pengadilan Tinggi  atau Mahkamah Agung sebelum mengeluarkan salinan putusan agar membaca secara cermat dan jika ada kesalahan teknis supaya dikembalikan ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung guna perbaikan

  7. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung cq. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana/Perdata ( disesuaikan dengan jenis perkara ).

  8. Terhadap perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan telah dimohonkan Eksekusi, supaya dilaksanakan Eksekusi dalam hal tidak ada alasan untuk menunda.

  9. Persidangan dilaksanakan sesuai Hukum Acara, diruang sidang yang telah ditentukan, jangan menggunakan Handphone saat sedang sidang, mengenakan toga dengan rapi. Berita Acara telah ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya.

  10. Lampiran SEMA No. 4 TAhun 2012 antara lain merumuskan terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.

  11. Ketua Pengadilan Tinggi meminta kepada Panitera/Sekretaris untuk melaporkan penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 dan ternyata sebagian besar Pengadilan Negeri telah mencapai 50 % lebih

  12. Ketua Pengadilan Tinggi meminta kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang untuk meningkatkan kinerja menuju tercapainya misi peradilan yang Agung

TATAP MUKA DENGAN KETUA PENGADILAN TINGGI YANG BARU BAPAK DR. H. MUHAMMAD DAMING SUNUSI,SH.M.Hum

Pertemuan dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 juni 2014, dihadiri oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Panitera Sekretaris dan seluruh Hakim Tinggi serta seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Semarang, dan dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Bapak Panitera Sekretaris, dimulai dengan pembacaan Daftar Kehadiran.

 Selanjutnya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi memperkenalkan diri yaitu telah mempunyai putra putri 4 orang, istri bapak ketua adalah pensiunan kementrian social, dan oleh karena masih baru sehingga masih harus mempelajari wilayah Jawa Tengah dan dengan prinsip bahwa hal-hal yang sudah sesuai prosedur agar dipertahankan dan yang belum agar nanti kita benahi.

Sebagai pemegang Amanah maka kita bersama-sama harus bekerja untuk melakukan perubahan dalam  tubuh peradilan untuk cita-cita pengadilan yang agung sebagaimana tercantum dalam Blue Print Mahkamah Agung.

Selanjutnya  SOP harus dilihat apakah selama ini sudah dilaksanakan, dan untuk Pengawasan Hakim-hakim Tinggi agar berkoordinasi agar arahan-arahan yang disampaikan bisa sama. Dan marilah kita merapatkan barisan untuk kemajuan peradilan, dan menjelang Pemilu ini harus siap, untuk mengadili perkara tindak pidana Pemilu.